Jakarta, (tvOne) Komisi VIII DPR meminta pemerintah menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji atau ongkos naik haji pada musim haji mendatang, karena menduga adanya praktik "mark up" yang membebani jemaah calon haji. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Haji Muhammad Baghowi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (27/4), mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menurunkan biaya pelaksanaan ibadah haji (BPIH) hingga mencapai angka rasional, hendaknya pejabat Kementerian Agama yang turun dari jabatannya. "BPIH di berita indonesia terbaru tergolong yang termahal di dunia lowongan kerja terbaru tapi fasilitas yang diperoleh jemaah haji memprihatinkan," kata Muhammad Baghowi. If your berita indonesia facts are out-of-date, how will that affect your actions and decisions? Make certain you don't let important berita indonesia information slip by you.
Dia menjelaskan, dugaan "mark up" BPIH antara lain pada biaya transportasi yang diselengarakan oleh maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia, biaya pemondokan bagi jemaah haji di Arab Saudi, serta biaya catering makanan. Baghowi mencontohkan, dugaan "mark up" pada penyelenggaraan haji tahun 2009, di antaranya, pada pemberlakuan harga tiket penerbangan menggunakan pesawat Garuda dari berita indonesia terbaru ke Arab Saudi dan sebaliknya dengan harga tiket yang berbeda. Menurut dia, pemerintah memberlakukan harga tiket kepada jemaah haji sebesar Rp1.747 dolar AS per jemaah. Padahal ketika tim pengawas dari DPR terbang ke Arab Saudi untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji, harga tiketnya 1.500 dolar AS untuk kelas bisnis dan 1.400 dolar AS untuk kelas ekonomi serta panitia haji sebesar Rp1.300 dolar AS. "Dari seluruh jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada 2009 diduga terjadi inefisiensi harga tiket mencapai Rp1 triliun," katanya. Kemudian dari harga melintas antarnegara oleh maskapai Garuda Indonesia, Baghowi memperkirakan terjadi "mark up" mencapai Rp45 miliar. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Hanura Ahmad Fauzi mengatakan, dari BPIH secara keseluruhan masih ada kelebihan sebesar Rp1,3 triliun, sehingga tidak ada kelebihan. Ia menilai, BPIH di berita indonesia terbaru terlalu mahal dan masih bisa ditrurunkan hingga harga yang rasional dan fasilitas yang diterima jemaah haji bisa lebih baik. (Ant)
Dia menjelaskan, dugaan "mark up" BPIH antara lain pada biaya transportasi yang diselengarakan oleh maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia, biaya pemondokan bagi jemaah haji di Arab Saudi, serta biaya catering makanan. Baghowi mencontohkan, dugaan "mark up" pada penyelenggaraan haji tahun 2009, di antaranya, pada pemberlakuan harga tiket penerbangan menggunakan pesawat Garuda dari berita indonesia terbaru ke Arab Saudi dan sebaliknya dengan harga tiket yang berbeda. Menurut dia, pemerintah memberlakukan harga tiket kepada jemaah haji sebesar Rp1.747 dolar AS per jemaah. Padahal ketika tim pengawas dari DPR terbang ke Arab Saudi untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji, harga tiketnya 1.500 dolar AS untuk kelas bisnis dan 1.400 dolar AS untuk kelas ekonomi serta panitia haji sebesar Rp1.300 dolar AS. "Dari seluruh jemaah haji yang menunaikan ibadah haji pada 2009 diduga terjadi inefisiensi harga tiket mencapai Rp1 triliun," katanya. Kemudian dari harga melintas antarnegara oleh maskapai Garuda Indonesia, Baghowi memperkirakan terjadi "mark up" mencapai Rp45 miliar. Anggota Komisi VIII dari Fraksi Hanura Ahmad Fauzi mengatakan, dari BPIH secara keseluruhan masih ada kelebihan sebesar Rp1,3 triliun, sehingga tidak ada kelebihan. Ia menilai, BPIH di berita indonesia terbaru terlalu mahal dan masih bisa ditrurunkan hingga harga yang rasional dan fasilitas yang diterima jemaah haji bisa lebih baik. (Ant)
No comments:
Post a Comment